Kpn Cpns des 2009 mulai kerja??? Tlng diinfokn, ini web sgt tidak update kyknya, isinya lama baru berubah lagi.

Kepada Yth Bupati Soppeng dan wakil Bupati Soppeng Saya Mohon kiranya Bapak sebagai Penguasa di Kabupaten Soppeng memperhatikan REVITALISASI DAN KONSERPASI DANAU TEMPE karena DANAU TEMPE setiap tahun memberikan PAD yang cukup besar dan sangat wajar bila PEMDA soppeng memberikan buget untuk Revitalisasi dan Konservasi DANAU TEMEPE

Hormat saya


KAHARUDDIN MUSTAIN
AKTIVIS DANAU TEMPE DI JAKARTAnullnull

null
SEJAKA TAHUN 2000 SAYA TELAH MELAKUKAN KAJIAN DANAU TEMPE DI JAKARTA KARENA KE 3 PEMDA SETIAP TAHUN SAYA HUBUNGI AKAN TETAPI TIDAK ADA RESPON BAHKAN BUAPTI WAJO PRIODE 2004-2009 SUDAH JANJI DI JAKARTA AKAN TETAPI SETELAH DI JAKARTA SANG BUPATI TIDAK MAU KETEMU DIKIRA AKTIVIS MAU MINTA DUIT

DANAU TEMPE ADALAH PERJUANGAN SAYA TANPA HENTI

HORMAT SAYA

KAHARUDDIN MUSTAIN
081259725909

Mantap...saya sebagai putra soppeng sangat senang dengan adanya web ini...obat rindu kampung halaman. Moga2 isinya update terus

Bravo buat bung admin

SIARAN PERS DPP FKI-1
FKI-1 MINTA MENDIKNAS PERIKSA PEJABAT DEPDIKNAS
M.Julian Manurung : Surat ke Presiden Redaksinya Kacau
Jakarta (16/12) - Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. M.Nuh diminta lebih selektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya sebelum menandatangani surat-surat keluar, apalagi yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Mendiknas saat ini yang juga dari unsur akademisi agar segera memeriksa aparaturnya yang diduga melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pencalonan Rektor Universitas Negeri.
”Mendiknas sebaiknya lebih teliti dalam menandatangani surat-surat keluar, apalagi yang ditujukan kepada Presiden SBY. Jangan sampai kesalahan redaksi surat menyurat Mendiknas akan jadi bumerang bagi Presiden SBY dalam memimpin negeri ini hanya karena ulah KKN oknum-oknum pejabat di Depdiknas,” ujar M. Julian Manurung, Ketua Umum DPP FKI-1 (16/12) di Jakarta seraya mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpinnya mendapat masukan dari masyarakat bahwa pada tanggal 11 November 2009 Mendiknas mengirimkan surat kepada Presiden SBY mengusulkan calon Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tetapi dalam surat tersebut redaksinya sangat kacau bahkan terkesan mendikte Presiden SBY untuk menetapkan salah satu calon rektor walau mencantumkan dua nama calon lainnya.
”Memalukan sekali kalau benar Mendiknas menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden tanpa menelaah secara seksama materi isi suratnya,” ungkap Julian Manurung dengan nada heran.
M. Julian Manurung juga menyebutkan dugaan KKN di Depdiknas terkait pencalonan dan pengajuan calon Rektor Universitas Negeri ke Presiden sudah berlangsung lama dan ini harus dibenahi karena universitas sebagai lembaga pendidikan harus bersih dari segala kepentingan-kepentingan yang akan merusak SDM yang akan dilahirkan.
”Dugaan KKN di Depdiknas juga kasat mata terlihat dari surat kepala biro kepegawaian Depdiknas bernomor : 75537/A4.2/2009 tertanggal 15 November 2009 yang ditandatangani oleh Mashudi Maschab yang ditunjukan ke Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Jawa Tengah,” kata Julian Manurung dengan menguraikan, surat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas atas nama Sekretaris Jenderal Depdiknas ke Rektor Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto, menyebutkan bahwa calon rektor Unsoed masih dalam proses pertimbangan dan penilaian Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) dan Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris TPA masih membutuhkan informasi tambahan berkaitan dengan proses pemilihan calon rektor Unsoed apakah sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
”Aneh-aneh aja, simsalabim oknum Depdiknas yang membuat surat tersebut. Diduga surat itu sebuah skenario yang memiliki muatan-muatan untuk mencapai tujuannya. Apa iya Sekretaris Kabinet yang konon selaku Sekretaris TPA membutuhkan informasi seperti itu ?” tegas M.Julian Manurung dengan meminta agar Mendiknas segera memeriksa oknum-oknum pejabat Depdiknas terkait pencalonan Rektor Universitas Negeri yang diduga sarat masalah agar lembaga pendidikan di negeri ini tidak jadi ajang KKN baru.
16 Desember 2009
ttd,
Ketua Umum DPP FKI-1
(M. Julian Manurung)
Sekretariat:Gd.Dewan Pers.Jl.Kebon Sirih No:32-34 Jakarta Pusat.Tlp:0213503349, 3864167.Hp.0818798586.Emai:satufki@gmail.com.Website:www.api ndonesia.com.