Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razqk, SE menghadiri Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. I sekaligus memberikan Pendapat terhadap Ranperda Inisiatif DPRD tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata pada hari Kamis tanggal 10/08/2017 Pukul 10.00 Wita.


Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE yang memberikan pendapatnya terhadap Ranperda Inisiatif DPRD tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menuturkan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan apreasiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Soppeng, dan terkhusus kepada Gabungan Komisi yang telah melakukan penyusunan rancangan perda sebagai usulan hak inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng, Kami berharap seluruh tahapan dan mekanisme dalam pengusulan sampai dengan penetapannya nanti tetap bersesuaian dengan ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bupati menyampaikan bahwa penjelasan terhadap Ranperda ini telah disampaikan pendekatan filosofis yuridis dan sosiologis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah, atas penjelasan tersebut, kami memberikan apresiasi yang tinggi Dengan dasar Pertimbangan bahwa apa yang kita agendakan hari ini merupakan amanat / penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Permendagri No.62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Sebagai Rancangan Perda baru, lanjut Kaswadi, yang secara hukum akan mencabut ketentuan / norma yang bertentangan yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Perda No.7 Tahun 2007, maka materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah ini harus menjadi regulasi yang responsif, akumulatif, dinamis dan implementatif.


“Pengaturan hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD secara yuridis dan filosofis merupakan penjabaran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Koordinasi antara DPRD dan Pemerintah daerah yang berjalan baik, harmonis serta kerjasama kelembagaan secara proporsional akan menjaga stabilitas dan pola keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi Peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai Visi “PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK”. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 hadir untuk mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD” jelas Kaswadi


Bupati menambahkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentunya akan membawa perubahan terhadap beban APBD Kabupaten Soppeng, dimana perubahan tersebut disebabkan karena :
1. Terjadinya penambahan jenis hak keuangan dan administrasif Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
2. Bertambahnya besaran baik penghasilan maupun tunjangan terhadap pimpinan dan Anggota DPRD
Sebagai akibat terhadap perubahan beban APBD tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian bersama untuk menentukan besaran perubahan pada APBD Kabupaten Soppeng sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Selain itu Kaswadi menjelaskan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan produk hukum daerah, maka dapat kami sampaikan bahwa Naskah Akademik dan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai usulan Hak inisiatif DPRD Kab. Soppeng telah berkesesuaian dengan struktur dan materi muatan sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, adapun hal-hal umum yang memerlukan pencermatan bersama dapat kami sampaikan sebagai berikut
1. Sesuai dengan perkembangan anggaran Tahun 2017. dimana kondisi keuangan / Fiskal daerah berada pada posisi 7,2 dan terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 11.172.064.000, – . Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara bijak dan proporsional sehingga kondisi keuangan daerah tetap berada dalam koridor yang diharapkan.
2. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan dimana mekanisme perhitungan besaran penghasilan dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati jadi perlu adanya koordinasi antar lembaga dan pelibatan stake holder terkait dalam perumusannya.
3. Penentuan besaran penghasilan dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD agar tetap mengedepankan penerapan asas-asas pengelolaan keuangan daerah
4. Sinergisitas, konsistensi dan penerapan regulasi agar menjadi pencermatan bersama untuk memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta menghindari tumpang tindih peraturan perundang undangan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Para Anggota DPRD Soppeng, Plt Sekda, Para Asisten, Para Kepala SKPD bersama Pejabat Eselon III serta para tamu undangan.

BAGIKAN