Terkait Ranperda Tentang BPD, 5 Fraksi Sependapat dan Merespon Positif

Rapat paripurna DPRD pembicaraan Tk. I dengan agenda penyampaian tanggapan dan atau jawaban fraksi atas pendapat bupati tentang ranperda inisiatif DPRD tentang Badan Permusyawaratan Desa di ruang rapat paripurna DPRD Soppeng jl. Salotungo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Kamis 08 Maret 2018
Rapat penyampaian tanggapan ini dihadiri oleh 22 anggota dewan
Berikut adalah tanggapan ke 5 Fraksi atas pendapat bupati tentang ranperda inisiatif DPRD tentang Badan Permusyawaratan Desa .
1. Fraksi PDI Perjuangan (A.Besse Megawati)
Menanggapi pendapat Bapak Bupati tentang beberapa saran pertimbangan untuk pendalaman substansi, pengkajian bahasa dan aspek hukum serta penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal, maka Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa Secara garis besar Fraksi PDI Perjuangan sependapat dengan masukan dari Bapak Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk dimantapkan dalam pembahasan bersama oleh BAPEMPERDA DPRD dengan SKPD terkait dan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah dan dituangkan sebagai klausul dalam muatan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa ini.
2. Fraksi Partai Golkar (Asnaidi)
Berdasarkan hasil pencermatan dari beberapa regulasi, terkait substansi Badan Permusyawaratan Desa, maka kami dari Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Soppeng, menyepakati dan merespon baik tanggapan Bupati, terhadap Ranperda Badan musyawaratan Desa.
Semua hal, saran pertimbangan dalam pendalaman substansi, pengkajian bahasa dan aspek hukum,serta penyesuaian dengan kearifan lokal, pada muatan Ranperda inisiatif Badan Permusyawaratan Desa yang diajukan oleh Bupati Soppeng, pada dasarnya kami setujui.
Terkait pendanaan BPD dan Laporan kinerja BPD dalam menjaga eksistensi, harmonisasi dan keberlanjutan wewenang dan fungsi BPD, fraksi kami sepedapat melakukan pencermatan untuk diatur dalam Ranperda ini dalam menjaga aspek akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM keanggotaan BPD.
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sependapat dengan masukan dari Bapak Bupati untuk dijadikan koreksi, pertimbangan untuk dibahas bersama oleh bapemperda DPRD dengan Pemerintah Daerah dan dituangkan sebagai klausul muatan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa ini.
4. Fraksi partai gerindra (Nasdim)
Mengingat kesetaraan secara hirarki atara pemerintah desa dengan BPD dalam pemerintahan desa namun dengan fungsi yg berbeda, maka perlu memang adanya kejelasan dan ketegasan mengenai kewenangan dalam tugas dan tanggung jawabnya sehingga sinergi positif dapat terwujud secara simbiosis mutualis.
Dan sejalan dengan apa yg dikatakan oleh Bapak Bupati Soppeng , maka Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dapat memahami apa yang menjadi pemikiran Bapak Bupati Soppeng tentang perlunya penguatan dan kejelasan muatan aturan dalam ranperda ini.
5. Fraksi amanah bersatu ( A.Ria Akudran)
Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di desa, tidak terlepas dari sikap koopratif seorang Kepala Desa yang menjadikan lembaga BPD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Maka dari itu saran yang disampaikan Pemerintah atas Ranperda ini, pada dasarnya Fraksi Amanah Bersatu menyambut baik dan tentu akan menjadi perhatian kita bersama sehingga apa yang menjadi tujuan Ranperda ini dapat kita capai.
Turut hadir Wakil Bupati Soppeng, Sekda, Sekretaris DPRD dan jajaran, Pejabat Eselon II dan III,
Lurah dan Kepala Desa, direktur BUMD lingkup pemkab soppeng