Kab.Soppeng Menjadi Salah Satu Daerah Penerima DBH-CHT Terbesar

Asisten II Perekonomian Drs.H.A.Akbar Nur Thahir membuka kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan penggunaan bagi hasil cukai hasil tembakau di ruang pola kantor Bupati Soppeng jalan Salotungo watansoppeng, 10 Juli 2018.

Abdul chair, AP dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan Persepsi kita dalam hal penggunaan DBH-CHT tahun anggaran 2017.

Akbar saat membacakan sambutan Bupati Soppeng menjelaskan bahwa kabupaten Soppeng sebagai salah satu penerima DBH-CHT di Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan juga daerah penghasil tembakau dan penghasil cukai, sehingga pada tahun 2018 mendapatkan Alokasi Anggaran DBH-CHT sebesar Rp. 4.220.593.000,-.

“Dana ini telah dialokasikan pada beberpa SKPD diantaranya Setda bagian perekonomian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng” Jelasnya.

Akbar mengharapkan kepada penerima DBH-CHT supaya memanfaatkan dana ini dengan baik dan melakukan Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi kepada pengusaha rokok, dan petani tembakau agar dana tersebut tepat sasaran.

Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Sulsel DR.Since Erna lamba, SP, MP selaku narasumber mengatakan bahwa kabupaten Soppeng patut bersyukur karena mendapatkan dana DBH-CHT terbesar se-Sulawesi Selatan yakni 4,2 dari total 5 Milyar anggaran yang tersedia.

“Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil” Ungkapnya

Selain itu DR.Since menuturkan karena Soppeng mendapat dana terbesar DBH-CHT se-sulawesi selatan maka kami di tingkat propinsi akan mensupport untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

selain itu DR.Since menjelaskan bahwa salah satu penyebab turunnya produksi tembakau yakni tidak melakukan pembaharuan bibit padahal pada periode tertentu bibit harus diganti demi peningkatan kualitas produksi.

“kita harus Melakukan pendataan dan pengawasan serta pembentukan kawasan industri tembakau di daerah, karena kegiatan ini diupayakan dapat mensupport masyarakat supaya bisa meningkatkan perekonomian” tuturnya.

turut hadir Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean C Pare-Pare Eva Arifah Aliyah, S.Pt dan Para peserta sosialisasi yang terdiri dari para asisten dan staf Setda, para Kepala SKPD, para kepala bagian dan Camat se Kabupaten Soppeng, Kelompok tani tembakau dan para pengusaha tembakau se-Kabupaten Soppeng.