Pemkab Menambah Anggaran APBD untuk Pelayanan Masyarakat

Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H.A.Tenrisessu, M.Si menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama dan sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) di ruang Pola Kantor Bupati Soppeng Jalan Salotungo Watansoppeng, Rabu 26 Desember 2018.
Kepala BPJS Cabang Watampone Hartono Purba, ST mengatakan UHC adalah singkatan dari Universal health Coverage atau setelah dialihbahasakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dalam Renstra Kemenkes 2015-2019 menjadi “Jaminan Kesehatan Semesta” dan sudah mulai di implementasikan di Indonesia sejak penyelenggaraan program JKN pada Januari 2014.


Secara umum UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Terdapat dua elemen inti dalam UHC yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Secara definisi, ada tiga tujuan dari UHC, antara lain:

  1. Kesetaraan dalam mengakses layanan kesehatan, semua orang akan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, tidak hanya terbatas bagi mereka yang dapat membayar layanan tersebut.
  2. Kualitas layanan kesehatan yang diberikan harus cukup baik sehingga kondisi kesehatan penerima layanan akan semakin baik.
  3. Masyarakat terlindungi dari risiko finansial, memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan memberikan pengaruh secara signifikan pada kondisi keuangan penerima layanan.
    “saya berharap kepala seluruh SKPD dan instansi yang terkait untuk menyampaikan kepada kami kalau ada permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan kami” harapnya.
    Sekda dalam membacakan Sambutan Bupati Soppeng mengatakan bahwa untuk mewujudkan komitmen global sesuai dengan resolusi WHO ke 58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap Negara mengembangkan UHC bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggungjawab atas nama jaminan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (JKN).             “sesuai dengan misi pemerintah yaitu menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih Baik) dan murah, maka pemerintah daerah telah menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, khususnya dalam upaya menghadirkan sarana dan prasarana yang memadai, SDM, Penganggaran serta Pelayanan yang Prima” ungkap tenrisessu.
    “salah satu upaya pemerintah daerah adalah dengan manambahkan anggaran dalam APBD untuk melayani masyarakat yang belum tercover dalam program PBI, JKN KIS” tuturnya.
    terkait dengan perjanjian kerjasama dengan BPJS, ruang lingkup perjanjian ini meliputi perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dalam rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan program UHC, Pelayanan Kesehatan dan Pembayaran Iuran.

Turut hadir dalam kegiatan ini Para Kepala SKPD, Para Camat bersama Kepala Desa dan Lurah