Soppengkab – Pemerintah Daerah Kab.Soppeng akan menanggung iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Sekertaris Daerah Kab.Soppeng H.Andi Tenri Sessu, mengatakan sebanyak 3.506 jiwa peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di nonaktifkan oleh Kementerian Sosial.

Penonaktifkan ini di tuangkan dalam surat yang isinya Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2019 Tentang Penetapan Penonaktifan peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Tahun 2019, yang mana di Kabupaten Soppeng terdapat sejumlah 3.506 Kartu PBI APBN yang di non aktifkan. Minggu (4/8/2019).

Olehnya itu pemerintah telah menganggarkan pada ABPD tahun 2019, ini berkat koordinasi antara Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial, atas petunjuk Bapak Bupati maka semua yang di nonaktifkan kemensos sebanyak 3.506 jiwa akan ditanggung oleh APBD Kab. Soppeng dan juga Soppeng sudah Universal Health Coverage (UHC) sehingga tidak ada alasan masyarakat kita ke fasilitas kesehatan tidak aktif kartunya, itu bukti bahwa Bapak Bupati betul – betul serius dalam mewujudkan visinya yaitu pemerintahan yang melayani dan lebih baik.

Untuk itu kami sampaikan juga kepada peserta Non BDT yang di nonaktifkan oleh Kemensos sebanyak 3.506 jiwa. Kartunya Bisa langsung diaktifkan kembali saat itu juga di kantor BPJS kesehatan Soppeng.

Kartunya dapat diaktifkan apabila ada rekomendasi dari pemerintah daerah (Desa/Kelurahan, Dinas Sosial) kenapa demikian karena iuran yang di bayarkan adalah tanggungan pemda soppeng.