Bupati Soppeng menghadiri acara Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi tentang ranperda pokok – pokok pengelola tentang keuangan daerah dan ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di lanjutkan dengan tanggapan dan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi di ruang paripurna DPRD jl. Salotungo , Senin 25 November 2019

Bupati Soppeng dalam Sambutannya menyampaikan atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan, badan musyawarah dan anggota DPRD kab. Soppeng

Pendapat fraksi Golongan karya menyatakan keuangan daerah Kabupaten sebagai daerah otonomi diberikan kewenangan dalam pengelolaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan keuangan, kewenangan tersebut melekat sebagai prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintah dan perlindungan lahan sebagai kerangka regulasi dalam mengatur perencanaan tata guna lahan dan pengendalian konvensi lahan pertanian.

Pendapat fraksi PDIP menyatakan keuangan daerah atau Pengelolaan keuangan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut pemerintah nomor 12 tahun tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah harmonisasi dan penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilakukan transparansi, akuntabilitas dan Parsitipatif, perlindungan lahan. Keberadaan perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sebagai sebuah kebijakan pemerintah daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan dan kondisi serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat

Pendapat fraksi Nasdem menyatakan keuangan daerah Penyempurnaan dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu peraturan pemerintah 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah , penyempurnaan tersebut mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggung jawaban keuangan daerah, perlindungan lahan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dituangkan dalam RDTR/RTRW kabupaten Soppeng dan pemerintah harus lebih selektif dalam pemberian izin

Pengalihan lahan pertanian dan non pertanian.

Pendapat fraksi Demokrat menyatakan keuangan daerah, Kondisi yang tidak sejalan antara pengelolaan anggaran dengan sistem perencanaan namun dengan adanya integrasi antara e-planning dan e- budgeting maka keduanya sudah terintegrasi secara komprehensif, perlindungan lahan, Identifikasi dan verifikasi lahan yang ditetapkan sebagai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Pendapat fraksi Gerindra menyatakan keuangan daerah atau Pengelolaan keuangan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut pemerintah nomor 12 tahun tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah harmonisasi dan penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilakukan transparansi,akuntabilitas dan Parsitipatif, perlindungan lahan dan Keberadaan perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sebagai sebuah kebijakan pemerintah daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan dan kondisi serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat

Turut hadir pada kegiatan ini para anggota DPRD kab. Soppeng, para Forkopimda kab. Soppeng, Ketua pengadilan negeri Soppeng, Ketua pengadilan agama Soppeng, Pejabat lingkup Setda kab. Soppeng, Para kepala desa dan Insan pers