Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pendapat fraksi DPRD terhadap ranperda tentang penyertaan modal pada perusda bertempat di ruang rapat paripurna DPRD. Jumat, 02 november 2018

Rapat paripurna dihadiri oleh 21 orang anggota dewan. Pada dasarnya semua fraksi menyetujui ranperda tentang penyertaan modal pada perusda menjadi peraturan Daerah, namun disertai dengan beberapa saran dan harapan. Pendapat fraksi disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya.

fraksi PDI Perjuangan, jubir ibrahim SE, fraksi PDIP menyetujui ranperda tentang penyertaan modal pada perusda menjadi peraturan Daerah Kabupaten Soppeng dengan saran,
1. Pemerintah Daerah agar segera mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan yang diatur dalam pasal 402 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa BUMD yang telah ada ada sebelum UU ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, hal ini dimaksudkan untuk mejamin legalitas PERUSDA yang akan diberikan Penyertaan modal.

2. Nilai dan Peruntukan Jenis Usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUSDA agar diatur atau dicantumkan pada Rancangan PERDA ini bukan pada Naskah Akademik saja sesuai ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 71 ayat (7),(8) dan (9), Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Terkait BAB V Rancangan Perda ini Pasal 6 terkait Pertanggungjawaban berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan PERUSDA, pada ayat (1) agar ditambahkan kepada Bupati dan DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi DPRD yaitu Pengawasan PERDA.

fraksi amanah bersatu, jubir Haeruddin Tahang, Fraksi Amanah Bersatu menyatakan setuju Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah untuk ditetapkan menjadi PERDA sebagaimana diatur dalam Perundang- Undangan dan Tata tertib DPRD Kabupaten Soppeng dengan catatan dan harapan

1. Perusahaan Daerah harus segera melakukan langkah stategis dalam memanfaatkan penyertaan modal yang diberikan sesuai dengan peruntukannya, sehingga harapan mendapatkan pemasukan tambahan terhadap APBD dapat tercapai.
2. Pemerintah diharapkan terus melakukan monitoring atas kinerja Perusda dengan meminta pertanggungjawaban secara berkala, sehingga evaluasi atas pemanfatan modal tersebut dapat dinilai secara nyata.

fraksi golkar, jubir Asnaedi, Dalam rangka mengoptimalkan peranan Perusahaan Daerah dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi daerah yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal sebagai upaya menata manjemen perusahaan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pemerintah Kabupaten Soppeng, beberapa hari lalu pada tanggal 19 Oktober 2018 telah menyerahkan secara resmi Ranperda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah untuk mendapatkan persetujuan atas Ranperda tersebut. Kami Fraksi Partai GOLKAR menyambut baik usulan Ranperda penyertaan modal ini yang akan jadi motor penggerak roda ekonomi daerah, karena dipahami bersama perusahaan daerah yang baik akan menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta akan berpotensi mengundang kepercayaan investor.

fraksi persatuan pembangunan, jubir Wahyuni rosita, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat menyetujui jika Perusahaan Daerah ini diberikan investasi oleh Pemerintah Daerah melalui APBD dengan penyertaan modal, ibarat manusia, ia sedang sedang dalam keadaan tidak sehat, agar dengan penyertaan modal menjadi solusi untuk penyembuhan penyakitnya.

Kembali kami kemukakan, bahwa dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 yang telah mencabut ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 terjadi perubahan persistilahan Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 mendefenisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Uu No. 5 Tahun 1962. Namun Pasal 405 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa, pada saat UU mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1962 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

Dengan penegasan tersebut, bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa, masih perlu pembenahan hingga Ranperda ditetapkn menjadi Perda tak ditemukan bersinggungan dengan regulasi di atasnya.

Fraksi gerindra, jubir maswaeni, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan memanfaatkan sisa waktu Tahun Anggaran ini melakukan Restrukturisasi Internal Perusahaan Daerah agar apa yang menjadi kekuatiran bersama dapat diminimalisir. Dan jika itu dapat dilakukan dengan baik maka “sejarah Soppeng” tentu akan mencatat bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng direvitalisasi diusianya yang ke 42 tahun oleh era Pemerintahan ini.

Turut hadir Bupati Soppeng, para staf ahli, para kepala skpd serta para tamu undangan lainnya