Untuk mencari Solusi Program Transformasi, Perpustakaan Daerah adakan Stakehorlder Meeting

22

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng melaksanakan pertemuan stakeholder (stakeholder meeting) di Ruang Rapat Gabungan Dinas Jalan Salotungo Watansoppeng, Kamis 8 Agustus 2019.

Kepala Dinas Perpustakaan Drs. RIDWAN., M.Si. dalam laporannya bahwa Melalui pertemuan ini diharapkan kendala atau tantangan yang ada dalam mengimplementasikan program transformasi perpustakaan bisa mendapatkan solusi atau penyelesain, Baik dalam hal membuat Regulasi, jaringan internet di desa yang belum merata, insentif pengelolah perpustakaan desa yang nilainya hanya Rp. 75.000 serta sulitnya mendapatkan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan pelibatan masyarakat di Perpustakaan Daerah maupun perpustakaan Desa.

“Melalui kegiatan ini juga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng ingin mensosialisasikan bahwa Perpustakaan telah bertransformasi dimana perpustakaan bukan lagi tempat untuk membaca atau pinjam buku saja tapi juga bisa memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat. Antara lain pelatihan, seminar ataupun Diskusi ” ungkap Ridwan

Sambutan Bupati Soppeng yang di bacakan oleh Asisten Administrasi Umum Drs. Andi Fitratuddin, M.Si menyampaikan penghargaan yang setinggi dan Terima kasih kepada Dinas Perpustakaan yang telah melaksanakan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan.

“Melalui kegiatan ini, dapat mengurangi kemiskinan informasi dan dapat meningkatkan pendidikan serta dapat mengembangkan ekonomi masyarakat dan melalui kegiatan ini dapat mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk masyarakat agar dapat mendorong pendidikan mengakses informasi melalui teknologi informasi,” tuturnya.

A.Fitra berharap seluruh steke holder yang hadir dapat memfasilitasi pemerintah Desa dalam mengelola Perpustakaan Desa untuk membangun program lembaga pemerintah dan swasta. Sehingga dapat mewujudkan transformasi perpustakaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan OPD, perwakilan dr lembaga non pemerintah antara lain BUMN, Komunitas literasi dan Perguruan Tinggi.