Bupati Soppeng Ha.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2016 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan di Gedun BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Lt.2 Jl. Pettarani Makassar Senin 05 Juni 2017.

Bupati Soppeng menerima Piagam  berupa penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Kabag Humas dan Protokol Setda Ilham,S.Sos bahwa Soppeng sudah meraih WTP selama 3 (tiga) tahun berturut sejak 2015.

Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan Endang Tuti Kardiani mengatakan bahwa Kabupaten yang mendapat penghargaan hari ini yaitu

  1. Soppeng (WTP) yang ke-3 kalinya dari LKPD TA.2014.2015.2016
  2. Sinjai (WTP) Lkpd TA.2016
  3. Luwu Timur.(WTP) yang ke-5 kalinya.

Bupati Soppeng dalam sambutannya menyatakan bersyukur atas prestasi dari kerja keras dari berbagai instansi terkait dan menyampaiakan terima kasih atas bimbingan dan  binaan BPK RI, Khusus Pemkab.soppeng hasil pelaksanaan tindak lanjut periode semester 2 tahun 2016  terdapat 486 rekomendasi  Dengan rincian:

  1. Telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 361 rekomendasi (74,28%)
  2. Telah ditindak lanjuti tapi belum sesuai rekomendasi 117 rekomendasi (24,07 %)
  3. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 2 rekomendasi (0,41%)

4.Belum ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi (1,23%)

“Untuk itu mari kita terus meningkatkan kerja pemerintah daerah, karena mempertahankan jauh lebih sulir dibanding meraih,  bekerja dengan niat yang tulus dan ihlas, kita wujudkan pemerintahan yang melayani dan lebih baik, dan semoga pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini berhasil bernilai ibadah kepada Allah SWT” harap Kaswadi

” WTP harus dipertahankan karena ada beberapa catatan-catatan rekomendasi BPK uang harus ditindaklanjuti, maka semua SKPD terkait setelah kembali kita akan mengevaluasi sesuai dengan rekomendasi BPK-RI yang dikasi waktu selama 60 hari kedepan dan harus diselesaiakan” jelas kaswadi pada wartawan

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD masing2 Kabupaten, Bupati masing2 kabupaten, Para kepala SKPD, para Kepala Bagian Setda, dan para staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.