Soppengkab – Pemerintah Kabupaten Soppeng Dalam Hal ini Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE mengeluarkan penyampaian arahan pencegahan gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.

Penyampaian ini di keluarkan tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor 700/137/INSP/V/2019 yang ditujukan kepada para Kepala SKPD, Para Kabag dan Camat Lingkup Pemkab Soppeng.

Menindaklanjuti surat pimpinan komisi pemberantasan korupsi Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019, perihal himbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan maka dengan ini distribusikan kepada saudara saudari untuk menginstruksikan menyampaikan kepada seluruh ASN di SKPD Wilayah kerja masing-masing untuk.

Dalam penyampaian ini berisi 4 Point yaitu :

1. Menolak gravitasi baik berupa uang bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

2. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disertai dengan penjelasan dan dokumen penerimaan nya dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi layanan informasi KPK (call center 189). Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamat [email protected] atau Melalui aplikasi pelaporan online (GOL) pada tautan http://gol.kpk.go.id.

3. Tidak mengajukan permintaan dana sumbangan dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya atau dengan sebutan lain secara baik individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan dan/atau PNS/penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis tempat.

4. Tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

“Surat edaran ini adalah sebagai tindak lanjut dari surat Pimipinan KPK kepada para Kepala Kementerian, Lembaga Negara dan Kepala Daerah se Indonesia, sekaitan dengan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan,” ungkap Plt Kepala Inspektur Kab. Soppeng, Drs. A. Mahmud, MM.