Berita SKPDBerita TerkiniLayanan PublikPengumuman

Bupati Soppeng Tanda Tangani 3 Ranperda Penyempurnaan Perubahan Peraturan Daerah

Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak,SE menghadiri kegiatan Rapat Paripurna DPRD TK II Kabupaten Soppeng dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, Rancangan Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Daerah Sumber Dana Pinjaman Pemerintah Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Kontrak Tahun Jamak, dan rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Soppeng, Senin, 11/10/2021.

Rapat dipimpin dan dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam, S.Sos,MM

Dalam rapat tersebut dilakukan penandatanganan berita acara Persetujuan Bersama yang di mulai oleh Bupati Soppeng, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, serta dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD dari Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H. Syahruddin Adam. S.Sos, MM ke Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak,SE.

Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan, khususnya kepada PANSUS DPRD, yang telah melakukan pembahasan dan pendalaman substansi Rancangan Perda, sehingga 3 (tiga) rancangan perda ini dapat diselesaikan pembahasannya dengan hasil sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama dari pendapat masing-masing fraksi.

Terhadap 3 Rancangan Perda yang telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Fraksi, maka dapat kami sampaikan pendapat akhir sebagai berikut :

  1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan tingkat II Soppeng menjadi perusahaan perseroan daerah. Penetapan Perda ini akan menjadi landasan yuridis bagi perubahan kelembagaan perusahaan daerah menjadi BUMD, dalam hal ini perusahaan perseroan daerah (PERSERODA) perubahan bentuk hukum BUMD ini, tentunya diharapkan dapat mewujudkan kemandirian perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Dengan perubahan bentuk hukum ini, maka penentuan neraca perusahaan, pengelolaan kekayaan hak dan kewajiban serta pengaturan organ perusahaan akan semakin efektif dan berdayaguna kedepannya. Dalam Perda ini juga diperjelas kegiatan usaha PERSERODA besaran modal dan pengaturan kepemilikan saham perusahaan. Secara umum, PERSERODA akan tampil dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan, pemberdayaan SDM dan pengembangan jenis usaha menuju BUMD yang tangguh dan mandiri sesuai dengan rencana pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.
  2. Rancangan peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur daerah sumber dana pinjaman pemerintah percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan kontrak tahun jamak. Ditetapkannya peraturan tahu daerah ini, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan dalam pembangunan infrastruktur daerah dan mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan yang terlibat dalam perikatan kontrak tahun jamak. Adapun tujuan dari pembiayaan tahun jamak tersebut yaitu memberikan kepastian arah target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek. Memperlancar proses administrasi pertanggungjawaban program dan memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.
  3. Raperda tentang perubahan Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum. Keberadaan Perda penyertaan modal berupa penambahan modal daerah kepada PERUMDA air minum Tirta Ompo diharapkan menjadi dana stimulan bagi BUMD untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dalam bidang penyediaan air bersih. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PERUMDA akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada masa pengelolaan dimaksud, diharapkan PERUMDA air minum Tirta Ompo dapat memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada dengan mengedepankan terciptanya pelayanan prima, penemuan sumber mata air dan potensial serta pembangunan jaringan perpipaan yang berdayaguna sesuai masterplan dan rencana bisnis perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini, begitu pula berbagai saran, masukan serta harapan yang disampaikan pada saat pembahasan Ranperda ini akan menjadi catatan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pemberlakuan peraturan daerah dimaksud.

Pada kegiatan rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng, para Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Sekda Soppeng serta pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng.

Back to top button
E-GOVERMENT

PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG

logo soppeng

KABUPATEN SOPPENG

layanan pengaduan

profil kabupaten soppeng

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Watansoppeng.Berada pada 4°6’00’’ hingga 4°32’00’’ Lintang Selatan  dan  119°47’18”  hingga  120°06’13”Bujur Timur. Wilayah Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km2 dengan ketinggian antara 5 hingga 1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah pesisir, sekitar 77% dari total desa/kelurahan diSoppeng bertopografi dataran

VISI KABUPATEN

" Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik "
logo soppeng

KABUPATEN SOPPENG

telepon penting