Bupati Soppeng : Untuk Mensukseskan Program Kependudukan KB Diperlukan Koordinasi Lintas Sektor

86

Dinas pengendalian penduduk dan KB menyelenggarakan Rapat kerja daerah (Rakerda) Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga tingkat Kabupaten Soppeng di Baruga Rujab Bupati Soppeng. Selasa 28 Agustus 2018

Sekertaris BKKBN Prov.Sulsel Mastang mengatakan bahwa, Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga merupakan salah satu program pemerintah yang harus kita sukseskan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab prioritas pemerintah daerah dalam rangka mendukung program nawacita.

Mengenai program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Sulsel dan khususnya di Kabupaten Soppeng menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Walaupun terdapat indikator yang masih berada dibawah target akan tetapi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Khusus capaian Kabupaten Soppeng dari hasil laporan rutin bulan Juli 2018 menunjukkan jumlah peserta KB Akitf sebesar 27.218 akseptor atau 73.50 % dari total PUS Proyeksi sebesar 37.029 Pencapaian tersebut sangat baik, Kami berharap agar apa yang telah diperoleh saat ini tetap dipertahankan dengan menjaga stabilitas kinerja teman-teman di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Soppeng khususnya yang ada dilini lapangan sebagai motor penggerakan Program KKBPK.

Sementara Bupati Soppeng, HA Kaswadi Razak yang membuka acara secara resmi mengatakan bahwa, Untuk mensukseskan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sangat diperlukan koordinasi lintas sektor untuk keberhasilan program tersebut.

Permasalahan yang kita alami disoppeng dan saya rasa permasalahan semua daerah yaitu , di satu sisi kita ditekankan untuk kinerja yang maksimal tapi disisi lain penyuluh untuk program KB semakin dikurangi, penyuluh kita di Soppeng hanya 33 orang sedangkan idealnya 70 orang, sangat jauh dari harapan kita.

Tantangan yang kita hadapi disoppeng ini juga karna tingkat perceraian yang tinggi dan tingkat perkawinan di bawah umur yang tinggi, selain itu paham budaya yang berbeda beda dari masyarakat mengenai program keluarga berencana, belum lagi para penyuluh harus menelusuri sampai ke pelosok desa yang aksesnya tidak memungkinkan untuk kendaraan bermotor,

Kita semua telah bekerja dengan maksimal namun memang banyak problem yang kita alami di daerah, untuk itu provinsi pusat saya harap jangan terlalu banyak tuntutan tapi tidak paham dengan permasalahan kita dilapangan. Untuk para penyuluh jalankan tugas dengan baik tanpa pamrih sehingga apa yang dilaksanakan akan menjadi keberhasilan kita bersama.

Turut hadir Sekda, ketua DPRD, anggota forkopimda, para camat, lurah, dan peserta sosialisasi