Wakil Bupati Soppeng Supriansa, SH, MH menghadiri Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara untuk pilkada 2018 yang berintegritas di gedung pertemuan jalan kesatria watansoppeng rabu, 14 Februari 2018.
Kepala sekretariat Panwaslu kabupaten Edy rosaly dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan kinerja Panwaslu Kabupaten Soppeng dan Panitia Pemilu Kecamatan sekabupaten Soppeng dalam hal pelaksanaan pengawasan serta terciptanya Pilkada 2018 yang berintegritas tanpa adanya Politik Uang dan Politik Sara.
wakil bupati soppeng dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan deklarasi ini merupakan langkah positif yang dilakukan Panwaslu, semoga pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan aman dan tertib.
“ kalau semua elemen bangsa ini berkomitmen untuk melakukan penolakan dan perlawanan pada politik uang dan politisasi SARA serta pelanggaran lainnya maka pelaksanaan demokrasi di semua tingkatan akan diyakini berjalan dengan baik” Ungkap Supriansa.
Supriansa mengatakan bahwa untuk membuktikan praktik politik Uang dan Politisasi SARA memang tidak mudah, namun tetap harus dilawan apalagi sudah diatur Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA.


”Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” Ungkap Supriansa.
Supriansa mengharapkan Panwaslu dapat meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah guna mengantisipasi hal-hal yang dapat menganggu Pilkada ini.
turut hadir dalam deklarasi ini Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng, Para Anggota Forkopimda, Ketua Panwaslu bersama Anggotanya, Ketua KPUD bersama jajarannya, para ketua dan pengurus partai, Camat, LSM, dan undangan lainnya.