PEMERINTAH kembali mengeluarkan regulasi baru guna mengoptimalkan realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Melalui PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tersebut, diatur Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota, berupa: peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, peraturan Desa mengenai APBDes dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
Diharapkan, dengan adanya relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa untuk tahap III tersebut, dapat mempercepat proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Mengingat sampai saat ini, penyaluran Dana Desa di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (BOSOWA) secara agregat baru mencapai sebesar Rp.336,17 miliar dari pagu total sebesar Rp505,72 miliar atau 66,48%.
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap kepada Pemerintah Daerah di BOSOWA untuk dapat memanfaatkan dengan baik regulasi baru ini, sehingga Dana Desa yang bersumber dari APBN dimanfaatkan desa antar lain melalui BLT DD, Padat Karya Tunai DD dan pemberdayaan masyarakat ini dapat menjadi stimulus ekonomi di desa guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.