Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE menghadiri Acara rapat Paripurna Pembicaraan TK. I DPRD KABUPATEN SOPPENG tentang Penjelasan Bupati Atas 3 Ranperda Kabupaten Soppeng, di ruang rapat paripurna Dprd Soppeng, Watansoppeng, Senin 27 Mei 2019

Bupati Soppeng dalam laporannya perkenankan saya atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah meng-agendakan acara ini, dimana penyampaian ranperda ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut PROPEMPERDA Kabupaten Soppeng Tahun 2019 dan sebagai langkah penyesuaian atas kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan, Penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini, dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi dan menata kembali susunan kelembagaan daerah, meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan industri kabupaten serta sebagai langkah kongkret Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan menegaskan Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten Sehat

Penyusunan 3 ranperda ini, maka dapat kami sampaikan dasar filosofi, sosiologis dan dasar yuridis yang mendasari penyusunannya sebagai berikut:

1.RANPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA N0.5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH:

Dalam rangka pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana susunan kelembagaan didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensí Daerah

Berdasarkan asas-asas dalam penataan kelembagaan tersebut, maka mencermati dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui evaluasi perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Adapun rencana evaluasi/penataan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng meliputi

1. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan

2. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Peternakan

3. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata

6. Perubahan tipe Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

7. Perubahan tipe Dinas Sosial

8. Perubahan tipe Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. dan

9. Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Evaluasi penataan perangkat daerah ini merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang, sehingga hasil evaluasi perangkat daerah ini diharapkan berdampak pada kinerja pemerintahan daerah menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng

Karena itu, paradigma dalam penataan perangkat daerah yakni mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi), tetapi kita harus mempertimbangkan prinsip “Bahwa ketika menyusun desain Organisasi Perangkat Daerah, agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga harus efektif. Efektif artinya Perangkat Daerah yang di bentuk orientasinya pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan diterapkan, agar kesinambungan tata pemerintahan dapat ditingkatkan dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan dan kebutuhan daerah di masa mendatang

Turut hadir dalam rapat ini Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat, Para Anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Soppeng, Sekretaris Daerah bersama Para Pejabat Lingkup Pemda Kab Soppeng, Tenaga Ahli DPRD, Direktur BUMD, Para Kepala Desa/Lurah, Para insan Pers, Organisasi Kemasyarakatan