Intervensi Pengadaan Barang Dan Jasa, Kabupaten Soppeng Menempati Peringkat Ke 4

7

Soppengkab – Berdasarkan progress tindak lanjut Rencana Aksi (Renaksi) pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 area intervensi hingga 8 Januari 2020 yang dirilis oleh Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), terkhusus Area Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Pemerintah Kab. Soppeng menempati peringkat ke-4 progres renaksi korsupgah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Soppeng, Muhammad Ihsan, mengatakan bahwa Tim Pencegahan Korupsi KPK menggunakan 8 fokus area pemantauan untuk MCP tersebut, yaitu mencakup penggunaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Barang/Asset Daerah, Dana Desa, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

“Dari 8 area intervensi ini, khusus Area Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Kab. Soppeng menempati peringkat ke-4 se-Sulawesi Selatan dengan bobot 73%. Capaian ini adalah hasil kerja sama semuanya dan bukti komitmen Pemerintah Kab. Soppeng dalam pencegahan korupsi serta tatakelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya, Jumat (10/1/2020).

Dirinya berharap mari kita semua menjalankan tugas sebagai aparatur Pemerintah yang baik, bersih dan selalu mematuhi aturan Perundang-Undangan.