Bertempat di Ruang Rapat KPPN Watampone, telah diadakan penandatangan hasil rekonsiliasi pajak pusat Semester I tahun 2020 yang dipungut dan disetorkan ke Kas Negara oleh pemerintah daerah, antara KPP Pratama Watampone, diwakili Syukur Arianto, dan KPPN Watampone, diwakili Ruswanto. Sementara dari BPKPD Kab. Soppeng yang diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, H. Irfan, SE, MM secara dilakukan secara daring (online), Kamis (23/07/2020).
Rekonsiliasi tersebut diadakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Yaitu, mulai tahun 2020 pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dilaksanakan dengan memperhatikan peran serta pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan negara.
Salah satu langkah kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara adalah penyaluran DBH PPh dan PBB yang dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menerima laporan kinerja Pemerintah Daerah berupa Berita Acara Rekonsiliasi antara pemerintah daerah bersama unit instansi vertikal Kementerian Keuangan setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman yang ikut menyaksikan kegiatan tersebut juga bersyukur atas terselenggaranya kegiatan rekonsiliasi tersebut mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, sehingga dilaksanakan tanpa tatap muka secara langsung dengan Pemda.