KPPN Watampone kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dan Percepatan Realisasi APBN secara daring (online) menggunakan aplikasi Zoom yang diikuti oleh 61 participants mitra kerja, Kamis (27/08/2020).
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman dalam kesempatan tersebut memberikan penekanan pentingnya kegiatan sosialisasi diadakan dalam rangka update regulasi baru yang perlu disampaikan kepada mitra kerja pengelola dana APBN. Selain itu, pada kesempatan tersebut juga disampaikan perlunya upaya bersama mitra kerja pengelola dan APBN di BOSOWA guna percepatan realisasi APBN pada triwulan III ini guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tetap menjaga akuntabilitas.
Selanjutnya, Kepala Seksi PDMS, Rosdiana memaparkan terkait regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan guna percepatan realisasi APBN oleh Kementerian Negara/Lembaga. Melalui regulasi tersebut, KPPN membuka layanan penyampaian SPM melalui aplikasi eSPM mulai pukul 08.00 s.d. 17.00 waktu setempat. Selain itu, juga diatur adanya dispensasi pengajuan SPM tanpa mempersyaratkan Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk SPM dengan jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 197/PMK.05/2017.
Sementara itu, Kepala Seksi Bank, Ruswanto menyampaikan secara lebih detil terkait regulasi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga. Secara garis besar melalui regulasi tersebut sebagai upaya memodernisasi pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan rekening pengeluaran berbasis virtual yang terkonsolidasi dan optimalisasi saldo rekening pengeluaran.
Diharapkan, melalui kegiatan sosialisasi secara daring tersebut mitra kerja KPPN Watampone dapat memahami adanya regulasi baru serta dapat melakukan percepatan realisasi APBN dengan tetap memperhatikan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).