Bupati Soppeng Bertindak Selaku Inspektur Upacara Pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-22 Tahun 2018 Yang Dilaksanakan Di Halaman Kantor Bupati Soppeng Jalan Salotungo Watansoppeng, Kamis 26 April 2018, Pukul 08.00 Wita
bertindak selaku Perwira Upacara Kepala BPBD Soppeng Drs.H.A.Haeruddin, M.Si.
Bupati Soppeng dalam amanatnya menyampaikan Sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Cara Utama Yang Paling Efektif Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Adalah Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih Dan Demokratis, Itulah Kenapa Tema Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-22 Tahun 2018 Ini Adalah ”Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih Dan Demokratis”.
“Mewujudkan Nawa Cita Sama Artinya Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Disetiap Jengkal Tanah Air Kita. Mewujudkan Kesejahteraan Akan Menjadi Sebuah Keniscayaan Jika Otonomi Daerah Diselenggarakan Secara Akuntabel, Transparan, Berkepastian Hukum, Dan Partisipatif” Lanjutnya
Selain Itu, tambahnya, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih Merupakan Bagian Yang Sangat Penting Dari Sebuah Proses Demokrasi. Karena Hal Ini Menjadi Syarat Mutlak Bagi Pembangunan Yang Menyeluruh Dan Berimbang.
Kaswadi mengatakan bahwa untuk Memastikan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih Dan Demokratis, Pemerintah Telah, Sedang, Dan Terus Melakukan Berbagai Terobosan, Salah Satunya Menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Peraturan Ini Memperjelas Mekanisme Koordinasi Antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum, Sehingga Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat Akan Dipelajari Bersama Apakah Mengarah Pada Indikasi Korupsi Atau Kesalahan Administrasi, Agar Diskresi Administrasi Tidak Menimbulkan Pidana” Urai Kaswadi
Kaswadi menjelaskan bahwa Terkait Inovasi Yang Merupakan Katalisator Peningkatan Daya Saing Dan Kemajuan Perekonomian Daerah, Pemerintah Juga Telah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
“Pemerintah Sepenuhnya Menyadari, Inovasi Daerah Di Satu Sisi Merupakan Peluang Bagi Daerah Untuk Berkreativitas Dan Berkarya Melahirkan Ide Dan Gagasan Dalam Rangka Menciptakan Terobosan Baru Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, namun Di Sisi Lain, Inovasi Daerah Dapat Pula Berpotensi Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang” ungkapnya

Oleh Karena Itulah, lanjutnya, Dalam Peraturan Pemerintah Ini, Diatur Batasan Tegas Mengenai Hal Tersebut, Yaitu Dengan Pengaturan Secara Rinci Dan Jelas Mengenai Prinsip, Kriteria, Dan Mekanisme Inovasi Daerah Sebagai Suatu Kebijakan Daerah., Hal Tersebut Sangat Penting Untuk Menghindari Adanya Penyalahgunaan Wewenang.
“Pada Kesempatan Ini, Saya Ingin Menegaskan Kepada Semua Kepala Daerah Dan Perangkat Daerah, Jangan Takut Untuk Berionovasi, Sudah Ada Jaminan Perlindungan Hukum, Bahwa Inovasi Tak Bisa Dipidanakan” Tegas Kaswadi saat membacakan sambutan.
“Inovasi Di Daerah Bukan Hanya Mampu Menjadi Solusi Berbagai Persoalan Di Daerah, Meningkatkan Daya Saing Daerah, Serta Gerbang Menuju Kesejahteraan, Tetapi Juga Menjadi Kunci Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa Kita Di Dunia, Selama Inovasi Daerah Dilakukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Dan Saya Selaku Menteri Dalam Negeri Menjadi Yang Terdepan Melindungi Semua Kebijakan Inovasi Di Daerah” tambahnya
Kaswadi mengatakan Jika Penyelenggaraan Otonomi Daerah Mampu Diselenggarakan Secara Bersih Dan Demokratis, Kemudian Diiringi Dengan Bersemainya Berbagai Inovasi Di Daerah, Maka Mewujudkan Nawa Cita Yang Merupakan Cita-Cita Kita Bersama Akan Menjadi Sebuah Keniscayaan.


Namun Dari Semua Yang Telah Dicapai, Tentunya Masih Banyak Kerja-Kerja Yang Harus Kita Tuntaskan. Untuk Itu Pada Kesempatan Ini Saya Menekankan Tiga Hal Yang Menjadi Perhatian Bersama Yaitu:
Pertama: Integritas Dan Etika Profesionalisme Bagi Para Pemimpin Dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Merupakan Hal Yang Harus Dikedepankan. Oleh Karena Itu, Saya Tidak Berhenti Mengajak Dan Menekankan Kepada Seluruh Jajaran Pemerintahan Daerah Sebagai Pelaku Pembangunan, Untuk Senantiasa Mengedepankan Nilai Dasar Revolusi Mental Yaitu Integritas, Etos Kerja Dan Gotong Royong.
Kedua: Menjadi Perhatian Dan Komitmen Kita Bersama Yaitu Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Untuk Itu Reformasi Birokrasi Agar Terus Dilakukan Baik Di Bidang Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Menjadi Kunci Keberhasilan Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Masih Perlu Ditingkatkan.
Ketiga: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Harus Terus Menjadi Prioritas Utama Kebijakan Di Semua Level Pemerintah Daerah.

“ Saya Berharap Peringatan Hari Otonomi Daerah Ini Bukan Sekedar Seremoni Belaka, Tetapi Menjadi Momentum Bagi Kita Mengevaluasi Sudah Sejauh Mana Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bermuara Kepada Kesejahteraan Masyarakat Di Setiap Jengkal Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Harapnya mengakhiri sambutan Menteri Dalam Negeri

 

Turut Hadir dalam Upacara ini Ketua DPRD Soppeng, Wakil Ketua DPRD Soppeng, Para Anggota Forkopimda, Sekda , Asisten dan staf Ahli Setda, Para Kepala SKPD, Para Kepala Bagian Setda, Para Camat bersama Lurah/Kades, Unsur TNI/POLRI, ASN Lingkup Soppeng, Tokoh Pemuda, dan para Mahasiswa Kabupaten Soppeng.