Bupati soppeng yang diwakili oleh Drs. ILHAM, M.Si staf Ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng membuka Sosialisasi penyamaan persepsi lingkup pemerintahan kab. Soppeng mengenai perpres no.15 th 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta turunannya di ruang pola kantor bupati jalan salotungo 15 Oktober 2018.
Ketua Panitia A.Haswar AE ST.MT menyampaikan bahwa Tujuan workshop ini dilaksanakan untuk Meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman para pengelola pengadaan barang/jasa dilingkup pemerintah Kabupaten Soppeng dan menyelengarakan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum.

Ilham dalam membacakan sambutan Bupati Soppeng menjelaskan bahwa Acara Penyamaan Persepsi Lingkup Pemerintah Kab.Soppeng mengenai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pemgadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya,sebagai Pengganti Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010.
“Atas nama Pemerintah Daerah saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini” tambahnya
“Seiring dengan kemajuan pembangunan termasuk kemajuan dan Informasi yang telah memasuki sendi-sendi kehidupan kita,maka daya saing tinggi termasuk pelaku dunia jasa kontruksi khususnya pengadaan barang dan jasa” lanjutnya
ilham mengungkapkan bahwa Hal ini harus kita benahi bersama,dengan dilaksakan kegiatan seperti ini pemerintah berharap pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dapat terlaksana dengan baik yakni Prinsip dasar pengadaan yang efisien,efektif,terbuka,dan akuntabel.
“Kepada segenap aparat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa in,saya harapkan agar selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dan Sebelum mengakhiri sambutan ini kepada peserta workshop agar nantinya betul-betul melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang dipercayakan” harapnya
Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan selama 1(satu) Hari,pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018.
para Peserta kegiatan adalah pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan jumlah kurang lebih 100 orang,yang terdiri dari Pengguna Anggaran(PA),Kuasa pengguna Anggaran (KPA),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Pengadaan,Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),Pokja ULP/Pemelihan dan Pejabat Pelaksanaa Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD tertentu.
Narasumber kegiatan merupakan unsur pengadaan Barang/Jasa sertifikasi Lembaga Kebijakan Pwngadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia(LKPP-RI). dalam hal ini dikenal dengan panggilan SAMSUL RAMLI,Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemkab.Banjar,Kalimantan Selatan.