Bupati Soppeng menghadiri rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tk.I tentang penyerahan secara resmi Ramperda tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Soppeng No.06 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu di ruang rapat Rapat DPRD Kabupaten Soppeng Jl. Salotungo Senin 27 Nopember 2017.
Ketua DPRD A.Patappaunga di depan forum rapat mengatakan Bahwa Ramperda Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas dan berkesinambungan, demikian halnya tentang ramperda retribusi perizinan tertentu dimana setelah berlaku selama 5 (lima) tahun, perlu diadakan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif sesuai dengan perkembangan dewasa ini.
Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada DPRD Soppeng yang telah mengagendakan acara ini yaitu penyerahan secara resmi 2 (dua) buah Ramperda dari Pemerintah daerah yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan program pembentukan ramperda Kabupaten Soppeng tahun 2017 dan lebih khusus sebagai aplikasi dari perwujudan visi misi pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerintah yang melayani dan lebih baik.
Kaswadi menjelaskan bahwa Terhadap penyampaian dua ramperda tersebut maka dapat kami sampaikan pokok pokok pikiran yang yang mendasari penyusunan sebagai berikut :
1. Ramperda perubahan perda No.06 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu secara umum penyusunannya dalam rangka optimalisasi layanan jasa retribusi perizinan tertentu khususnya pelayanan perizinan mendirikan bangunan , izin gangguan, dan pelayanan perizinan usaha perikanan, disamping itu Perda nomor 8 tahun 2012 yang berlaku selama lima tahun sehingga sudah seyogyanya untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian dan kebijakan pengembangan potensi penerimaan retribusi daerah. Adapun kebijakan dasar penyesuaian retribusi terhadap item-item sebagai berikut :
a. Penyesuain besaran komponen retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan jenis dan objek retribusi.
b. Pencabutan/penghapusan izin gangguan sebagai langkah penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Perubahan retribusi izin usaha perikanan berdasarkan potensi jasa usaha perikanan sebagai langkah penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ramperda tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai amanah UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang hal-hal pokok sebagai berikut :
1. Peraturan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayana administrasi
2. Pengaturan organisasi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik.
3. Standar pelayan publik.


“ kerangka regulasi dimaksud tentunya diharapkan mendukung kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi di kabupaten Soppeng yang bertujuan untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, efektif dan efesien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas” harap Kaswadi.
Kaswadi menambahkan dalam lima tahun kedepan pemerintah daerah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya, kondisi yang hendak dipakai dengan pokok visi adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor urusan pemerintahan.
Turut hadir dalam kegiatan ini ketua DPRD Soppeng bersama Anggota, Para Anggota Forkopimda, Plt.Sekda, Para Asisten Setda, Para Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda, Pejabat eselon III, para camat, Lurah dan Kades se-Kabupaten Soppeng