Waki Bupati Soppeng, Supriansa, SH, MH membuka acara Pencanangan TNI Manunggal KB Kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Soppeng tahun 2017 di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Soppeng pada hari Senin tanggal 31/07/2017 Pukul 09.45 Wita.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Soppeng Ir. A. Nur Jamhuriah dalam laporannya menyampaikan Pencanangan TNI Manunggal KB-Kesehatan merupakan agenda rutin sebagai bagian dari kerjasama dan kemitraan antara DPPKB dengan TNI yang diharapkan akan meningkatkan penguatan dan pencapaian sasaran Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Soppeng, dan sebagai wujud nyata peran TNI dalam mendukung program KB Nasional, Keberhasilan yang dicapai harus bisa memicu semangat kerja kita untuk tidak Sampai pada batas berpuas diri, tapi masih diperlukan kerja keras dalam hal peningkatan akseptor KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti Implant, IUD MOW dan MOP.


“Perlu kami sampaikan MKJP yang akan mengurangi angka Drop Out penggunaan alat kontrasepsi, bagi masyarakat di daerah GALCITAS (tertinggal, terpencil dan belakang) yang sangat membutuhkan perhatian dari kita semua, sehingga masyarakat yang ada di daerah galcitas dapat memperoleh akses pelayanan KB dan pelayanan kesehatan yang memadai, Penggunaan MKJP yang menjadi pokok dalam Program KKBPK saat ini, karena melihat saat ini Masih banyak Akseptor yang menggunakan Non MKJP seperti suntik, Pil dan Kondom” Jelas Jamhuriah.
Jamhuriah menambahkan bahwa Hal inilah yang diupayakan untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih memperioritaskan penggunaan MKJP, Selain itu satu hal yang cukup memberikan angin segar untuk masyarakat kita dalam hal pelaksanaan Program KB di Kabupaten Soppeng yaitu kita telah memperoleh DAK Bidang KB yang diperuntukkan untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk memperlancar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).


“ Di Kabupaten Soppeng jumlah pencapaian akseptor KB sampai dengan Desember 2016, yaitu dari jumlah Pasangan usia subur 37.928 yang menjadi akseptor aktif sebanyak 24.521 Pasangan Usia Subur. Target MKJP dan non MKJP pada tahun 2017 sebanyak 3008 Akseptor Baru dan sampai Juni 2017 telah dicapai 1.435 Akseptor baru atau sekitar 47,75 % dengan rincian MKJP sebanyak 305 Akseptor dan non MKJP sebanyak 1.130 akseptor” Ungkap Jamhuriah
Wakil Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan sebenarnya Tentara mempunyai tugas untuk memikirkan pertahanan Negara, akan tetapi karena tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sehingga semua sektor prihatin termasuk TNI yang ikut mengcanangkan KB kesehatan ini, Jumlah penduduk di Dunia sekarang ini sebanyak kurang lebih 6 Milyar dan Indonesia menempati peringkat ke 4 jumlah penduduk terbanyak di Dunia yaitu sekitar 258 juta penduduk.
“ Pertumbuhan laju penduduk di Indonesia tidak sebanding dengan daratan kita di mana daratan kita tidak bertambah, Indonesia termasuk daerah yang kaya akan tetapi posisi kita masih tergolong negara yang masih mempunyai warga miskin di mana mana, hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan solusi kehidupan serta kemampuan secara intelektual kita tidak mampu berdaya ketika di sandingkan dengan ilmunya orang luar sehingga Indonesia tidak mampu mengejar, contohnya alam Indonesia kaya dimana terkenal akan kandungan nikelnya akan tetapi dijual ke luar negeri, setelah nikel kita diolah di luar Negeri kembali di jual di Indonesia dalam bentuk misalnya sendok mau tidak mau kita membelinya dengan harga mahal padahal bahan bakunya dari Indonesia, hal ini karena Indonesia tidak mampu membuat pabrik pengolahan nikel sehingga nikel kita di bawa ke luar negeri untuk diolah termasuk batu bara kita yang banyak terdapat di Kalimantan juga di jual ke luar negeri” Jelas Supriansa.

Supriansah mengatakan bahwa Presiden SBY pada masa pemerintahannya mengeluarkan peraturan larangan menjual mentah tanah kita hal ini disebabkan karena ternyata tanah yang di bawa keluar negeri tidak hanya mengandung nikel saja, banyak kandungan lainnya seperti uranium sehingga Presiden SBY mengeluarkan aturan bahwa tanah baru bisa di jual ke luar negeri kalau setengah jadi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Perwakilan Dandom 1423 Soppeng, Perwakilan Dinas Kesehatan, Danramil beserta Babinsa se Kabupaten Soppeng, para Kepala Puskesmas serta tamu undangan