Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE bersama Wakil Bupati Soppeng Supriansa, SH, MH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II dengan Agenda Pengambilan Keputusan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahum Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten Soppeng pada hari Rabu tanggal 15/11/2017
Laporan Pembahasan Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2018 yang dibacakan oleh Muhammad Ihsan, SS menuturkan 2018 Proses Pembahasan sebagai berikut :

1. Rapat Pimpinan DPRD membahas Surat Bupati Soppeng Nomor 903 / 1274 / BPKD / X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2018 pada tanggal 30 Oktober 2017.
2. Rapat Badan Musyawarah membahas dan menetapkan jadwal rapat rapat terkait pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2018 pada tanggal 31 Oktober 2017.
3. Penyerahan secara resmi Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2018 pada tanggal 01 Nopember 2017.
4. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2018 dan jawaban Bupati atas atas Pemandangan Umum Fraksi pada tanggal 02 Nopember 2017
5. Peninjauan lapangan pada SKPD dan lokasi rencana kegiatan SKPD pada tanggal 3,4,6 dan 7 Nopember 2017.
6. Rapat kerja Komisi dengan SKPD Mitra kerja pada tanggal 8 – 10 Nopember 2017
7. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka penyelesaian akhir (Finalisasi) Ranperda APBD TA 2018 pada tanggal 13 Nopember 2017.
8. Penyampaian pendapat akhir fraksi pada tanggal 14 Nopember 2017.
9. Hari ini 15 Nopember 2017 pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD TA 2018.
Pendapat Fraksi yaitu :


1. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Intinya “Menyetujui” Ranperda APBD TA 2018 dengan harapan sebagai berikut :
– Perlu diupayakan peningkatan sumber sumber PAD yang sudah ada dan menggali serta menumbuhkembangkan potensi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.
– Penting dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Perda yang berkontribusi pada pemasukan APBD
2. Fraksi Partai Golongan Karya
Intinya “Menyetujui” Ranperda APBD TA 2018 dengan pertimbangan sudah memenuhi aspek yuridis – normatif
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Intinya “Menyetujui” Ranperda APBD TA 2018 dengan saran dan harapan sebagai berikut :
– Perlunya penyusunan anggaran dalam rancangan APBD tidak keluar dari koridor regulasi yang berlaku.
– Agar penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah.
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Intinya “Menyetujui” Ranperda APBD TA 2018 dengan saran, masukan dan catatan sebagai berikut :
– Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan APBD TA 2018 secara tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
– Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan program inovasi sampai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
– Pembangunan asrama IMPS rayon UNHAS diharapkan dapat diselesaikan dan dirampungkan pada tahun anggaran 2018.
– Diharapkan Kepala OPD dapat menyampaikan DPA – OPD kepada DPRD sebagai instrumen pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Soppeng.
5. Fraksi Amanah Bersatu
Intinya “Menyetujui” Ranperda APBD TA 2018 dengan catatan dan harapan sebagai berikut :
– Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan perlu melakukan langkah langkah strategis untuk mencari sumber pendapatan lain di luar dana transfer dari Pemerintah Pusat.
– Penerimaan pendapatan daerah khususnya pemakaian tanah pertanian dapat lebih meningkat bila dikelola dengan benar.
– Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan mutlak menjadi perhatian pemerintah.
– Diharapkan Pemerintah mempersiapkan langkah strategis dalam mengantisipasi kelangkaan pupuk.
Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pimpinan dan Para Anggota DPRD atas kerja keras tanpa kenal lelah, sehingga Ranperda APBD ini dapat dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tentunya tanpa mengurangi kualitas dari pembahasan Perda ini. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan juga kepada para Kepala SKPD bersama jajarannya dan terkhusus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dapat bersinergi dengan komisi komisi DPRD dan Banggar DPRD. Pada Ranperda APBD ini, disadari masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum terakomodir disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Bahkan sementara dalam pembahasan APBD ini, terjadi perubahan jumlah penerimaan dana perimbangan berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik. Indonesia tentang Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN tahun Anggaran 2018. Olehnya itu pemerintah daerah dan DPRD harus bersinergi untuk mencari sumber pendapatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah Dana Insentif Daerah dimana yang menjadi persyaratan utama adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penetapan APBD Secara Tepat Waktu. Semoga tahun-tahun berikutnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi kesemuanya sehingga rencana kegiatan yang belum terakomodir pada tahun ini dapat terakomodir pada tahun-tahun berikutnya. Saran-saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Dewan yang Terhormat, melalui pendapat akhir oleh masing-masing fraksi merupakan catatan penting bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng dimasa yang akan datang. Selanjutnya saya sampaikan ke TAPD agar segera mengambil langkah langkah percepatan penyelesaian dokumen dalam rangka pelaksanaan evaluasi Ranperda APBD ini oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda. Dan bagi Kepala SKPD agar mempersiapkan Rancangan DPA SKPD untuk pengesahan oleh PPKD.
Turut hadir dalam kegiatan ini Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Kapolres Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, Kasdim 1423 Soppeng, Plt. Sekda, Asisten, Para Kepala SKPD beserta pejabat Eselon 3, para Kabag, para Camat, Lurah / Kepala Desa serta tamu undangan lainnya.