Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE bersama Wakil Bupati Soppeng Supriansa, SH, MH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Soppeng pada hari Senin tanggal 25/09/2017 pukul 21.30 Wita.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Hj. A. Patappaunga didampingi Wakil Ketua I DPRD Syahruddin Adam, S. Sos, MM dan Wakil Ketua II DPRD A. Mapparemma M, SE, MM.
Laporan Gabungan Komisi yang dibacakan Muhammad Ihsan, SS menuturkan beberapa hal yaitu


1. Proses Pembahasan
Terkait Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2017, tentunya pembahasannya melalui rapat komisi DPRD dengan SKPD mitra kerja, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD dan Surat Ketua DPRD kabupaten Soppeng nomor 288/DPRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 perihal rapat kerja komisi komisi dengan SKPD mitra kerja komisi, maka Komisi DPRD telah melakukan pembahasan bersama dengan SKPD mitra kerja masing masing pada tanggal yang sama. Selanjutnya dilakukan rapat gabungan komisi dalam rangka penyampaian laporan hasil rapat komisi yang telah dilakukan. Dan pembahasan terakhir terkait Ranperda ini adalah rapat kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyelesaian akhir
2. Pendapat Fraksi
Kelima fraksi di DPRD kabupaten Soppeng yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Amanah Bersatu pada intinya “MENYETUJUI” Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah.


3. Hasil Pembahasan
Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian akhir ranperda ini, telah disepakati bahwa pada program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah pada kegiatan pengukuran luasan lahan Tappareng Salae dengan anggaran sebesar Rp.51.650.000 kegiatan tersebut di tunda mengingat anggaran yang tersedia diasumsikan tidak cukup untuk menuntaskan pengukuran luasan lahan Tappareng Salae dan anggarannya dialihkan ke penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah pada kegiatan Pengembangan Perikanan (bibit) ikan unggul air tawar yang selanjutnya kegiatan tersebut dianggarkan kembali di tahun anggaran 2018 dengan jumlah anggaran yang dapat menuntaskan kegiatan tersebut.
Hal Kedua yang menjadi kesepakatan bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 86 tahun 217 tentang rincian APBN yang mengakibatkan alokasi dana transfer untuk Kabupaten Soppeng mengalami penurunan sehingga asumsi pendapatan tahun 2017 mengalami perubahan.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya menuturkan Persetujuan oleh DPRD pada malam hari ini, tentunya telah melalui tahapan mekanisme dan tata tertib DPRD, sehingga Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 sudah dapat disetujui dan ditetapkan tepat waktu sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 111 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dimana sebelum ditetapkan menjadi Perda, paling lama 3 hari kerja Rancangan Perda disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Untuk itu, kiranya TAPD segera mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian dokumen dalam rangka pelaksanaan evaluasi Ranperda Perubahan APBD ini oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berdasarkan pasal 178 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bagi Kepala SKPD agar mempersiapkan Rancangan DPPA-SKPD untuk mendapatkan pengesahan oleh PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Penetapan Perda perubahan APBD. Dan bagi penanggung jawab kegiatan agar kiranya segera mempersiapkan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam Perubahan APBD ini mengingat sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2017 kurang lebih tinggal 3 bulan lagi.


Bupati Soppeng menambahkan Pada Ranperda Perubahan APBD ini, disadari bahwa masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum terakomodir disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Semoga rencana kegiatan yang belum terakomodir pada tahun ini dapat terakomodir pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap memperhatikan prioritas kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga asa Pemerintah Daerah untuk menghadirkan Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik tetap terjaga. Saran-saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Dewan yang Terhormat, melalui pendapat akhir oleh masing-masing fraksi, merupakan catatan penting bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng di masa yang akan datang.
Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Dewan DPRD Kabupaten Soppeng, Anggota Forkopimda Soppeng, Kakan. Kemenag Soppeng, Plt. Sekda, Para Kepala SKPD bersama Pejabat Eselon III, Para Kabag, para Camat, serta tamu undangan lainnya.