Acara Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Soppeng Dibuka Secara Resmi Oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE di ruang gabungan dinas (Gadis) Lt.3 jl Salotungo Watansoppeng, Rabu 30/08/2017.
Bupati Soppeng mengatakan pelaksanaan otonomi daerah seluas_luasnya bagi kabupaten/kota berkonsekuensi terhadap pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan, oleh karena itu kontribusi pendapatan asli daerah dalam menopang pelaksanaan pembangunan yang berlanjut dan berkesinambungan di kabupaten Soppeng harus didorong melalui upaya-upaya strategis, hal ini penting dilakukan seiring dengan ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat yang disalurkan kepala daerah, selain itu penguatan sumber-sumber penerimaan berupa pendapatan asli daerah (PAD) dapat sebagai penopang pembiayaan.


“ Selama tahun anggaran 2017 penerimaan pajak daerah secara kumulatif sampai saat ini baru mencapai Rp 8.007.710.681 atau baru mencapai 73,13% dari target yang telah ditetapkan pada APBD 2017, sementara Penerimaan Retribusi dari Rp 36.081.646.976 atau baru mencapai 88,66% dari target pendapatan APBD 2017, berkaitan dengan hal tersebut di atas telah mencerminkan bahwa pajak dan retribusi daerah belum memberika konstribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan oleh karena itu perlu segera dilakukan Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah PAD untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan pembiayaan daerah” ungkap Kaswadi


Bupati mengatakan bahwa adapun yang diberikan kewenangan untuk menarik dan memungut pajak harus menjadi perhatian serius untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memperluas basis penerimaan yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak dan retribusi yang potensial dengan memperbaiki basis data objek, menghitung potensi kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan dengan peningkatan kualitas komunikasi ketegasan para penagih pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatkan Pengawasan dengan melakukan inspeksi pajak dan retribusi, menerapkan sanksi bagi penunggak pajak dan retribusi daerah
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan jalan penyederhanaan administrasi perpajakan dan mewajibkan pelaporan pajak dan retribusi daerah secara berkala.
5. Memaksimalkan pelayanan pajak dan retribusi Keliling dalam rangka memudahkan pembayaran oleh wajib pajak dan wajib retribusi.
“ Pada Kesempatan ini saya ingin tegaskan kembali bahwa Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah ini sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan Pemerintahan dan Pembangunan di Bumi La Temmamala, untuk itu saya meminta forum Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah bukan hanya sekedar seremonial, tetapi harus menjadi wadah dan momentum bagi setiap SKPD pengelola pendapatan untuk mengevaluasi kinerja pendapatan Asli daerah yang dikelola- nya dengan demikian melalui evaluasi ini kita dapat memahami dan mengetahui jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dicapai masing -masing pengelola, disamping itu pada rapat evaluasi ini perlu diidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target serta merumuskan upaya strategis.
Turut hadir Plt sekda,para pimpinan skpd,para camat, kita dan kepala desa dan para pembantu kolektor se-kab.soppeng dan undangan lainnya