Pada hari Senin tgl 31 Juli 2017 pkl 10.50 Wita di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kab. Soppeng Jl. Salotungo Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng telah dilaksanakan Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2016 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Soppeng Hj. A. PATAPPAUNGA SOETOMO
Adapun penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi yaitu :
1. Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Hj. ROSNAENI, S. Sos.
Menyatakan bahwa Ranperda Kab. Soppeng tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD T.A. 2016 SETUJU untuk ditetapkan menjadi Perda Kab. Soppeng dengan tetap mengacu pada mekanisme aturan yang berlaku dan tata tertib DPRD dengan saran sebagai berikut :
a. Pembuatan laporan kinerja SKPD perlu pengisian data yang lebih teliti dan akurat
b. Penugasan aparat pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD disesuaikan dengan kompetensinya
c. Mengoptimalkan kinerja aparat terkait pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD serta tenaga honorer sebagai pelengkap
d. Asas efektivitas dalam perencanaan program dan kegiatan kiranya diperhatikan agar tidak terulang pada kegiatan lain seperti kasus yang terjadi pada pembuatan saluran pembuangan di Puskesmas Batu-Batu
e. Pengawasan pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi masalah yang terjadi seperti kasus Pekerjaan peningkatan jalan poros Leworeng-Tokare yang terindikasi tidak sesuai speck atau bestack
f. Kebijakan mengenai ketersediaan pupuk dan keberpihakan harga Gabah kepada petani urgen untuk dicarikan solusinya

2. Fraksi Golkar yang dibacakan oleh SUMARNI
Menyetujui pertanggung jawaban pelaksanaan APBD T.A. 2016 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.100.826.089.914,- atau sebesar 90,26 % serta sepakat Ranperda ini untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Kab. Soppeng

3. Fraksi PPP yang dibacakan oleh Drs. JAFAR
Menyatakan dapat menerima Ranperda Kab. Soppeng tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD T.A. 2016 untuk disahkan menjadi Perda Kab. Soppeng

4. Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh H. ANDI BESSE MEGAWATI, S.E.
Menyatakan SETUJU Ranperda Kab. Soppeng tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD T.A. 2016 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Kab. Soppeng

5. Fraksi Amanah Bersatu yang dibacakan oleh H. MUSTANG DJIDDE
Menyatakan bahwa Ranperda Kab. Soppeng tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD T.A. 2016 SETUJU untuk ditetapkan menjadi Perda Kab. Soppeng dengan tetap mengacu pada mekanisme aturan yang berlaku dan tata tertib DPRD dengan saran sebagai berikut :
a. Besarnya silpa T.A. 2016 yang mencapai lebih Rp. 110.000.000.000,- adalah merupakan angka yang cukup besar sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan
b. Dari hasil kunjungan lapangan Fraksi Amanah Bersatu menduga adanya ketidaksesuaian hasil pembangunan jalan poros Labokong – Tokare dari perencanaan semula sehingga diharapkan adanya evaluasi dari pekerjaan tersebut
c. Memberikan pelayanan yang lebih baik adalah merupakan salah satu misi pemerintah namun hasil temuan di lapangan kami melihat adanya koordinasi antar instansi pelayanan kesehatan masih kurang memadai


d. Terkait masalah sistem pengelolaan gabah petani, kami mengharapkan pemerintah lebih bijak agar kesejahteraan petani dapat ditingkatkan
turut hadir Wakil Bupati Soppeng SUPRIANSA, S.H., M.H, Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Soppeng A. MAPPAREMMA, S.E, Plt. Sekretaris Daerah Kab. Soppeng NUR ALAM, S.H., M.H, Para Anggota DPRD Kab. Soppeng, Para Kepala SKPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang lingkup Pemkab. Soppeng , Para Camat, Lurah / Kades Se Kab. Soppeng.