Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE menghadiri Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tk. II dengan agenda pengambilan keputusan Ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Ranperda tentang penataan desa dan Ranperda tentang penyelenggaraan Pendidikan di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Soppeng pada hari Jum’at tanggal 15/09/2017.


Laporan Pansus 1 terkait Ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan Ranperda tentang penataan desa, sebagai berikut :
Berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD terkait tindak lanjut 3 Ranperda telah diputuskan pembahasannya dilakukan dalam bentuk Pansus yaitu Pansus I membahas Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Ranperda tentang Penataan Desa Sedangkan Pansus II membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan .
Pansus I telah melakukan kegiatan kegiatan diantaranya :
– Rapat Pansus dengan SKPD pemrakarsa pada tanggal 02/08/2017 di Ruang Rapat Komisi
– Studi Kerja dengan Dinas PMD Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21/08/2017 di Garut
– Konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada tanggal 23/08/2017 di Jakarta
– Fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Sulawesi Selatan pada tanggal 07/09/2017 di Makassar
– Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi tekait 3 Ranperda dimana kelima Fraksi di DPRD berpendapat bahwa Ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Ranperda tentang penataan desa dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah


Laporan Pansus II terkait Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut :
Setelah terbentuknya Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pansus melaksanakan tugas sebagai berikut :
– Melaksanakan Rapat Pansus dengan SKPD pemrakarsa dan tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah pada tanggal 02/08/2017 di ruang rapat komisi dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
– Melaksanakan Rapat Pansus dengan SKPD pemrakarsa dan tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah pada tanggal 11/08/2017 di ruang rapat komisi dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan rencana Kunjungan Kerja Pansus
– Melaksanakan Kunjungan Kerja Pansus pada tanggal 21/08/2017 di Dinas Pendidikan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Konsultasi ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta pada tanggal 23/08/2017
– Melaksanakan Rapat Pansus dengan SKPD pemrakarsa dan tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah pada tanggal 05/09/2017 di ruang rapat komisi dengan agenda pembahasan hasil konsultasi dan kunjungan kerja Pansus II terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan


– Melaksanakan Rapat Gabungan Komisi pada tanggal 05/09/2017 di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng dengan agenda membahas ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan
– Melaksanakan fasilitasi terkait ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan pada tanggal 07/09/2017 di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan
– Dan pada hari ini rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap 3 buah Ranperda menjadi Perda.
kelima Fraksi di DPRD berpendapat bahwa Ranperda tentang penyelenggaraan Pendidikan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat yang telah mengagendakan rapat paripurna ini, dan khususnya ucapan terima kasih kepada PANSUS RANPERDA yang telah melakukan pembahasan secara intensif dan terpadu dengan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah bersama SKPD terkait sehingga ranperda ini dapat diselesaikan pembahasannya dengan hasil yang telah kita dengarkan bersama dari pendapat masing-masing fraksi.


“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka agenda dan tahapan penyusunan, pembahasan, pembinaan dan persetujuan penetapan terhadap 3 (tiga) ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah telah berkesesuaian dengan asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga ranperda yang dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” Jelas Bupati
Bupati Soppeng menambahkan Sebagai produk Hukum daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, maka keberadaan Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perda Penataan Desa dan Perda Penyelenggaraan Pendidikan menjadi bagian dari perwujudan NAWA CITA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan ” dan pelaksanaan Visi dan Misi PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK pada Tingkat Kabupaten, khususnya pada perwujudan Misi
1. Mewujudkan Pendidikan Unggul yang Murah dan Berkeadilan Bagi semua Warga; dan
2. Menjadikan Kabupaten Soppeng Yang Lebih Baik dalam Pelayanan Publik.

Bupati Soppeng berharap Penetapan dan pemberlakuan 3 (tiga) Perda ini dapat memenuhi tuntutan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinamis dengan berlandaskan pada asas akuntabilitas, responsibility, demokrasi dan transparansi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Dewan, Para Anggota Forkopimda Soppeng, Para Kepala SKPD bersama pejabat Eselen III, Para Kabag, para Camat, Para Kepala Desa serta tamu undangan lainnya.