Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan Tahun 2017 serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada PDAM di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng pada hari Jum’at tanggal 15/09/2017 pukul 14.15 Wita.
Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya menuturkan Beberapa hal yang berkaitan dengan rancangan kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2017 dan PPAS perubahan APBD TA 2017 ini adalah sebagai berikut :


I. Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD
Pada tataran lokal di tahun 2017, perekonomian Kabupaten Soppeng diprediksi akan mengalami tekanan sebagai Akibat dari bencana banjir yang terjadi pertengahan tahun 2017 yang berdampak pada sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Soppeng. Meski demikian diharapkan agar dengan adanya penanganan yang cepat dampak buruk dari bencana tersebut dapat diatasi, sehingga tidak terlalu mempengaruhi ekonomi Kabupaten Soppeng. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng di tahun 2017 diharapkan akan berada pada kisaran 8,2 persen
2. Inflasi sebesar 2-3 persen
3. Angka Kemiskinan sebesar 8,14 persen
4. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0, 39 persen
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 66.00
II. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp. 26.713.300.999 dari Rp.1.108.433.584.849 menjadi Rp.1.135.146.885.848 meliputi:
1. Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp. 35.203.501.658 dari Rp. 80.105.669.085 menjadi Rp. 115.309.170.743.
2. Kebijakan Pendapatan dari Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp. 12.653.200.659 dari Rp.943.000.189.238 menjadi Rp. 930.346.988.579
3. Kebijakan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah sebesar Rp. 4.163.000.000 dari Rp. 85.327.726.526 menjadi Rp. 89.490.726.526

III.Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
1. Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung dari Rp.654.273.697.636 menjadi Rp.629.243.192.564 atau dikurangi Rp. 25.030.505.072
2. Perubahan Kebijakan Belanja langsung dari Rp.457.022.372.305 menjadi Rp.608.793.022.040 atau bertambah sebesar Rp. 151.770.649.735
IV. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari :
1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.110.190.519.756 atau bertambah sebesar Rp.102.328.034.664 dibanding asumsi sebelumnya yang sebesar Rp.7.862.485.092
2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.7.301.191.000 meningkat sebesar Rp.2.301.191.000 dibanding asumsi sebelumnya yang sebesar Rp.5.000.000.000
Berdasarkan uraian tersebut maka pembiayaan daerah mengalami surplus dan surplus tersebut digunakan untuk membiayai defisit pada pembiayaan.
Bupati Soppeng menambahkan Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021, Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun kedua dijadikan dasar untuk akselerasi selanjutnya, Tahun ini merupakan tahun “akselerasi lanjutan”, dalam perjalanan RPJMD Kabupaten Soppeng ringkasan proyeksi APBD Tahun anggaran 2018 sebagai berikut :


A. Pendapatan
Pendapatan Daerah kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan akan mencapai Rp.1.127.367.835.282. Adapun target pendapatan daerah tahun 2018 terdiri dari :
Pendapatan asli daerah ditargetkan Rp.90.247.382.396. Dana perimbangan ditargetkan Rp.929.027.084.988. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.108.093.367.898
B. Belanja
Belanja daerah diproyeksikan akan mencapai Rp.1.122.367.835.282 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.665.225.888.589 dan belanja langsung sebesar Rp.457.141.946.693. Pada tahun 2018 belanja secara umum diarahkan untuk pemenuhan prioritas utama terlebih dahulu baru pemenuhan Prioritas 1. Setelah Prioritas I terpenuhi baru dilanjutkan ke Prioritas Il dan lll serta memperhatikan belanja pegawai dibawah 50 persen, belanja fungsi pendidikan minimal 20 persen dan belanja fungsi kesehatan minimal 10 persen serta Alokasi Dana Desa minimal 10 persen.
C. Pembiayaan


Kebijakan Penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan dan belanja daerah adalah SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam bentuk penyertaan Modal (investasi) pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan pada Bank Sulselbar sebesar 5 Milyar.
Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa penyertaan modal kepada PDAM dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, peningkatan sarana dan prasarana PDAM Soppeng, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontiunitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM Soppeng.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua, Wakil Ketua serta Anggota DPRD Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, Wakapolres Soppeng, Plt. Sekda, para Asisten, Para Kepala SKPD bersama pejabat Eselon III, para Kabag, Para Camat serta tamu undangan lainnya