Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Senin14 Agustus 2017 Diterima Oleh Wakil Bupati Supriansa, SH, MH dan Kadis Kominfo Kab.Soppeng
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sul-sel Tahir halim mengatakan bahwa kedatangannya adalah ingin menyampaikan lebih awal rencana komisi informasi prov sulsel akan mengadakan peningkatan keterbukan informasi bagi Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID ) Kab/kota se-Sulsel.


Hal senada disampaikan Abd. Kadir Fattah komisioner bidang aset, advokasi dan sosialisasi yang mengatakan bahwa kehadirannya dalam rangka melaksanakan kegiatan peningkatan keterbukaan informasi bagi PPID Prov Sulsel,
“ kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KI pusat disetiap lembaga baik kementrian maupun lembaga pemerintahan khusus untuk KI Prov. Sulsel kita akan melakukan peningkatan di tingkat UPD dan pemerintah kabupaten/kota, saya kira soppeng merupakan daerah yang pertama di indonesia dan menjadi percontohan di pusat yang melakukan perjanjian antara KI provinsi dengan pemerintah Kab.Soppeng dalam hal keterbukaan pengunaan anggaran dana desa dan inilah yang akan kami tindak lanjuti” ungkap Kadir


Supriansa menuturkan bahwa soppeng adalah daerah yang pertama kali menyatakan keterbukaannya untuk dipantau secara lansung mengenai penggunaan anggaran dana desanya baik dari lembaga independen maupun lembaga mandiri seperti komisi informasi provinsi dan lembaga pemerintahan sendri.
“saya minta kpd dinas kominfo yang terkait lansung dengan komisi informasi provinsi untuk berhubungan secara lansung mengenai keterbukaannya pengelolaan anggaran dana desa” harap Supriansa


Kadis kominfo Drs.Fithratuddin menyapaikan kalau diskominfo masih memerlukan bimbingan dari komisi informasi provinsi sehingga apa yang kami laksanakan bisa menjadi yang terbaik.
“Dalam hal informasi publik mengenai penggunaan dana desa setiap tahun, setiap desa wajib membuat baliho mengenai anggaran-anggaran yang digunakan di desa, sehingga masyarakat semua tahu mengenai anggaran dana desanya masing-masing, baliho tersebut dibuat untuk menghilangkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah mengenai pengelolaan anggaran dana desa” ungkap Fitratuddin