Sosialisasi Penempatan Dan Perlindungan TKI, Program BPJS Ketenagan Kerjaan, BPJS Kesehatan Bagi Aparat Kelurahan/Desa, Pengusaha dan Pekerja yang diselenggarakan oleh Disnakertrans di Kantor Gabungan Dinas, Selasa 29 Agustus 2017
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Kamaruddin SE,M.Si menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh kepala kelurahan, kepala desa beserta aparatnya tentang bagaimana upaya pemerintah melindungi TKI.
Selain itu, Kamaruddin menjelaskan bahwa kegaiatan ini memberikan pemahaman tentang prosedur resmi pemberangkatan CTKI ke luar negeri, memahami TKI ilegal, serta cara menangani TKI bermasalah
memberikan pemahaman terhadap pengusaha dan pekerja terhadap manfaat bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan.
Wakil Bupati Soppeng Supriansa, Sh,MH yang hadir sekaligus membuka sosialisasi secara resmi dalam sambutannya mengatakan bahwa menurut Badan Statistik Soppeng tahun 2015 jumlah pengangguran mencapai 3.069 orang dari penduduk usia kerja sebesar 168.044 orang, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Soppeng perlu bekerja keras untuk melaksanakn berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Selain itu lanjut Supriansa, penempatan tenaga kerja di luar negri dan dalam negeri dapat menciptakan wirausaha baru bagi pengangguran dan stengah menganggur karena sejak tahun 2012 hingga agustus 2017 tercatat 431 orang tenaga kerja dari kabupaten Soppeng yang bekerja diluar negeri terutama di Malaysia.
“untuk mencegah pengiriman TKI Ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan para lurah dan kepala desa untuk betul-betul selektif kepada masyarakatnya yang akan berangkat keluar negeri, untuk kepala desa arahkan masyarakat di desanya agar memiliki bpjs untuk mengantisipasi masalah kesehatan tenaga kerja kita, supaya kalau terjadi masalah, kepala desa tidak terlalu berat memikirkannya, dan kami juga menghimbau kepada seluruh kepala desa beserta aparatnya yang belum terdaftar sebagai BPJS ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan agar segera mendaftarkan dirinya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama masalah sosial yang tidak kita prediksi akan terjadi” imbau Supriansa.
Supriansa Mengajak Seluruh Instansi Yang Terkai Khusunya BPJS Supaya Lebih Professional Dan Lebih Baik Dalam Melayani Setiap Permasalahan Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Tugas Dan Fungsi BPJS.
Turut Hadir Kepala Kantor Balai Pelayanan,Penempatan, Dan Perlindungan TKI Makassar, Moh Agus B.
Para Lurah Dan Kepala Desa Se Kab.Soppeng, Para Pengusah Dan Pekerja Se Kab.Soppeng (Diwakili Oleh 20 Orang)