Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Terhadap ranperda tentang perubahan RPJPD ( Rencana pembangunan jangka panjang daerah ) Kab.Soppeng thn 2005-2025 sekaligus tanggapan bupati dan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi. Senin,19 November 2018 di ruang rapat paripurna DPRD.

Dari Fraksi Demokrasi Indonesia perjuangan, Terkait harapan Anggota Dewan, untuk menyajikan data pembanding perubahan RPJPD sebelum Perubahan dan Setelah perubahan Perda RPJPD sebagai bahan kajian secara konprehensif terhadap Rencana Perubahan tersebut.

Jawaban bupati : Terkait dengan harapan tersebut, dari pihak eksekutif tentu kami mengapresiasi, karena hal ini terkait dengan dasar untuk melakukan perubahan yang salah satunya berangkat dari data yang mencerminkan kondisi yang kemudian dianggap perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, hal ini sejalan juga dengan arahan Permendagri Tahun 2017.

Untuk itu sebelum perubahan RPJPD, telah dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Pengendalian dan Evaluasi RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025 yang merupakan dasar untuk melakukan perubahan Muatan Laporan Pengendalian dan Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian sistematika penulisan RPJPD Kab. Soppeng dengan RPJPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, konsistensi penjabaran sasaran pokok, Hasil evaluasi pencapaian sasaran pokok RPJPD, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Soppeng.

Dari fraksi partai gerindra,

saran anggota Fraksi Partai Gerindra terkait adanya Perhatian bersama terhadap sisa waktu yang terbatas dan tuntutan aturan mengenai tahapan dalam penyusunan Perubahan RPJPD.

Jawaban bupati:

Dalam RPJPD Kabupaten Soppeng yang berlaku selama ini belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang ditekankan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, sehingga dilakukan revisi tanpa mengubah rumusan visi. Revisi lebih ditujukan untuk memenuhi unsur-unsur yang ditekankan dalam Permendagri 86 tahun 2017 terutama terkait dengan rumusan misi, tujuan dan sasaran pokok, indikator kinerja dan target kinerja dari sasaran pokok serta arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok pada akhir periode RPJPD (2025) dan akhir periode RPJMD yang berlaku. Karena pada revisi ini periode RPJMD yang berlaku adalah periode 2014-2019 dan periode 2020-2025, maka fokus revisi ditekankan pada dua periode tersebut. Sedangkan dua periode sebelumnya yakni RPJMD periode 2005- 2009 dan 2009-2014 hanya diuraikan garis besar arah pembangunannya, karena periode tersebut telah terlaksana.

Dari fraksi partai persatuan pembangunan,

Mengharapkan sasaran dan indikator yang berubah dari RPJPD sebelumnya, agar pencapaian yang selama ini dicapai oleh Pemerintah Daerah kiranya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Jawaban bupati:

Pemerintah Kabupaten Soppeng tetap berkomitmen dalam mencapai dan meningkatkan Kinerja dalam mencapai setiap Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Setiap Arah Kebijakan Pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025.

Dari Fraksi Amanat Bersatu,

Diharapkan dalam penyusunan RPJPD mengacu, merujuk, mempedomani darn memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Provinsi, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng.

Jawaban bupati :

RPJPD Kabupaten Soppeng bukanlah suatu dokumen yang berdiri sendiri melainkan merupakan suatu rangkaian dokumen perencanaan baik pada level Nasional maupun Provinsi. Dengan demikian penyusunan dokumen perubahan RPJPD Kabupaten merujuk, Soppeng mengacu, mempedomani, dan dokumen perencanaan la RPJP Nasional, RPJP Pro Daerah sekitar juga berpedoma Rencana Tata Ruang Nasional memperhatikan lainnya seperti Propinsi, dan RPJP atika Tata Ruang Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng dan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah sekitar. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agardalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Pandangan umum dari fraksi partai golkar,

Diharapkan agar lebih menekankan pada prioritas-prioritas yang ingin dicapai kedepannya perlu dituangkan dalam Ranperda Perubahan RPJPD.

Jawaban bupati :

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan dalam Perubahan RPJPD telah mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Karena pada revisi ini periode RPJMD yang berlaku adalah periode 2016-2021 dan periode 2021-2025, maka fokus revisi ditekankan pada dua periode tersebut. Sedangkan dua periode sebelumnya yakni RPJMD periode 2005-2009 dan 2010-2015 hanya diuraikan garis besar arah pembangunannya, berhubungan periode tersebut telah terlaksana.